Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Maret, 2011

JAKARTA – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi Sumberdaya Daya Mineral (ESDM) No 2 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari pembangkit listrik panas bumi, serta memberikan jalan bagi pengembang untuk tetap menjalankan proyek tersebut.

“Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ini, maka ada kepastian bagi pengembang produksi listriknya akan dibeli oleh PLN sesuai dengan harga lelang,” ujar Direktur Panas Bumi Kementerian Energi Sugiharto Harsoprayitno dalam sosialisasi peraturan tersebut di Jakarta, Senin (21/2/2011).

Dalam peraturan itu menetapkan harga patokan tertinggi sebesar 9,70 sen dolar atau sekira Rp900 per Kwh. “Jadi jika hasil harga lelang di bawah 9,7 sen dolar harus dibeli oleh PLN, untuk yang harganya di atas dilakukan negosiasi terlebih dahulu,” ujar dia.

Saat ini Pertamina telah terdapat 13 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tiga WKP yaitu Liki Pinangawan Muaralaboh, Gn. Rajabasa, dan Atadei dengan harga lelang di bawah 9,7 sen dolar per KWH. Sedangkan WKP Sokoria mematok harga 9,7 sen dolar per KWH, sehingga PLN wajib bernegosiasi.

Sementara itu, PT Supreme Energy Muaralaboh mematok harga 9,4 sen dolar per kWh, Gunung Rajabasa Lambung (220 MW) oleh PT Supreme Energy Rajabasa dengan harga 9,5 sen dolar per kWh, dan Atadei (5 Mw) oleh PT Westindo Hutama Karya.

“Semuanya lelang di bawah 9,7 sen dolar per Kwh, sehingga PLN wajib menerima harga listrik tanpa negosiasi,” tegas Sugiharto.

Ketiga WKP tersebut hanya tinggal menanti persetujuan dari Menteri Energi. “Sedangkan untuk WKP Sokoria masih wajib dilakukan negosiasi karena harga listrik hasil lelang di atas 9,7 sen dolar per KWh,” tambahnya.

Selain itu masih ada enam WKP yaitu Cisolok Cisukarame, Gunung Tampomas, Tangkuban Perahu I, uNgaran, Jaboi, dan Jailolo dengan total kapasitas 277 Megawatt yang belum mendapatkan persetujuan penunjukan langsung dari Dirjen Ketenagalistrikan, dan sedang diupayakan oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dalam pengusulan penugasan ke Menteri Energi dengan tembusan kepada PLN.

Tiga WKP lainnya yaitu, Sorik Merapi dengan kapasitas pengembangan sebesar 55 MW masih dalam proses Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Wilayah Kerja Pertambangan Rantau Dedap dengan kapasitas pengembangan 220 MW akan diusulkan untuk mendapat penugasan dari Menteri Energi.

“Terakhir, Suoh-Sekincau dengan kapasitas 220 Megawatt yang tidak masuk dalam daftar proyek akan dilakukan negosiasi,” tegas Sugiharto. (adn)(ade)

Read Full Post »

JAKARTA – Staf Ahli Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Singgih Riphat menjelaskan jika seharusnya subsidi untuk listrik yang berasal dari panas bumi (geothermal) lebih besar dibandingkan dengan subsidi listrik yang berasal dari bahan bakar minyak (BBM).
"PLPB"
“Saya maunya subsidi untuk geothermal itu lebih besar daripada subsidi listrik dengan minyak,” katanya saat ditemui di sela “Green Investments Summit 2010” di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (13/7/2010).

Lebih lanjut, ia mengatakan jika subsidi untuk listrik geothermal itu sudah ada dalam APBN tahun ini, yakni sudah termasuk ke dalam subsidi listrik secara keseluruhan. “Namun saya tidak tahu persis jumlahnya. Jadi intinya gini, semua listrik itu sudah disubsidi, termasuk geothermal,” paparnya.

Sekarang ini, dia menjelaskan jika pihaknya tengah dalam proses perhitungan besaran subsidi tersebut. Beberapa dari komponen perhitungan tersebut juga katanya sudah masuk dalam APBNP 2009.

“Jadi, misalnya harga yang harus dibeli pemerintah itu USD9,7 sen per kwh, nanti sampai ke masyarakat Rp500 per kwh misalnya, nanti bisa dibayar masyarakat Rp300 per kwh. Kalau yang seperti ini pasti segera. Kita ini kan unitnya baru, subsidi sedang dalam perhitungan. Pasti dapat subsidi, tapi seberapa besar, itu yang sedang dibicarakan. Paling tidak sebagian sudah masuk ke APBN 2011, tapi belum semua,” jelasnya.

Dia berharap, jika pada 2011 mendatang masalah subsidi ini sudah jelas, khusunya untuk listrik geothermal.

“Misalnya, geothermal yang sudah berproduksi nanti seberapa besar yang akan kita tanggung, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa jelas. Bahkan, tahun yang sudah berjalan sekarang, kita kasih subsidi untuk alat-alat yang mengonversi dari pemakaian bensin ke gas, tapi kita belum tahu alatnya apa. Kita tanya ke Kementerian atau Lembaga, tapi belum tahu. PPN-nya ditanggung pemerintah. Misalnya, perusahaan membeli Rp10 juta, nanti kami beli seharga Rp6 juta, jadi mereka kan jadi mudah memakainya,” papar dia.(wdi)

Read Full Post »